Sampai saat ini negara kita masih belum bisa keluar dari krisis
ekonomi. Untuk menutupi anggaran, terpaksa negara terus meminjam ke sana
ke mari, sehingga sampai kini hutang negara telah mencapai kurang lebih
1.859,43 triliun atau 202,55 miliar dollar AS.
Artinya, jika hutang negara dibagi rata di antara penduduk, maka
setiap kepala termasuk bayi yang baru lahir, harus menanggung beban
hutang masing-masing sekitar 8-7 juta rupiah. Sementara kita tahu bahwa
tidak sedikit di antara uang hutang tersebut dikorup oleh para pejabat.
Pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil kita, atau
memegang mandat untuk mengurus keperluan rakyat dan melindungi
hak-haknya. Kemaslahatan rakyat adalah acuan utama seluruh kebijakan dan
kerja negara–pemerintah, sesuai kaidah fiqh “Tasarruful imam ‘alar raiyyah manuthun bil mashlahah.”
Aturan main soal hutang piutang termaktub dalam al-Qur’an surat
al-Baqarah ayat 282, hal ini sebagai indikator betapa seriusnya urusan
hutang piutang tersebut, bukan sepanjang hidup di dunia saja, tapi
sampai akherat kelak.
Berkaitan dengan beban hutang, beberapa hadits Nabi Muhammad SAW
perlu diperhatikan; pertama menerangkan bahwa beliau tidak berkenan
menshalatkan jenazah yang masih mempunyai hutang (HR. Bukhari).
Kedua bahwasannya Pahala ahli kubur akan ditangguhkan sampai hutangnya dilunasi. (HR. Turmudzi).
Ketiga bahwa pada hari kiamat nanti hutang itu sudah dibayar dengan
pahala kebaikan, jika pahalanya sudah habis sementara penagih masih
antri, maka dosa piutang akan dipikul kepada yang mempunyai hutang (HR.
Bukhari).
Keempat bahwa Allah Swt. akan membebaskan semua dosa orang yang mati
syahid, kecuali masalah hutang (HR. Muslim, Riyadhush Shalihin, Kitab
Jihad).
Dengan demikian, hubungannya dengan hutang negara apakah menjadi
hutang pribadi warga? Lantas siapakah yang berkewajiban membayanya?
Mengenai hal ini, apa yang dijelaskan oleh Izuddin bin Abdis Salam
sekiranya dapat diambil dasar bahwa tanggungjawab ada pada negara, apa
bila hutang itu digunakan untuk kemashlahatan rakyat banyak.
Namun terhadap hutang negara yang dikorup oleh para pejabat
dan kroninya, maka negara membayarnya dengan dana yang ditarik kembali
dari orang-orang yang mengkorupnya. Seperti diisyaratkan dalam al-Fatawa.
Jika ia bermaksiat dalam menunda pelunasan hutangnya, maka ia berdosa dengan sebab penundaan tersebut. Jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia berdosa dengan dua maksiat, dan jika ia berhutang untuk sesuatu yang wajib atau mubah, dan ia tidak teledor dalam menunda (pembayaran) maka ia tidak berdosa.
Sabda Nabi SAW: “Diri seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi.” Pengertian 'tergantung' itu mempunya dua macam makna.
Pertama, tergantung dengan hukuman dan siksaan. Yang demikian ini tidak berlaku pada seorang muslim pun, ketika ia tidak berdosa dengan hutang dan menunda pelunasannya. Yang seperti ini mustahil terjadi pada pribadi Nabi SAW, karena beliau tidak berhutang kecuali untuk ketaatan atau sesuatu yang mubah.
Kedua, dirinya tergantung dengan hutang tersebut. Dalam arti pahala-pahala amal kebaikannya diambil untuk mengganti hutang-hutangnya dalam hal-hal yang mubah, sebagaimana ketika di dunia ia menjual rumah untuk melunasi hutang, dan setelah itu dia tidak berdosa.
sumber : www.nu.or.id
0 komentar:
Post a Comment